Penjabat (Pj.) Sekretaris Daerah Kabupaten, Dr. Arie Anthony Thamrin, S.STP., M.IP., CGCAE., CGRE., memimpin Rapat Koordinasi Pembahasan Persiapan Peluncuran Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di Ruang Buway Pemuka Pengiran Udik, Rabu (16/07/2025).
Rapat koordinasi ini merupakan langkah strategis Pemerintah Kabupaten Way Kanan dalam menyambut peluncuran nasional Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang dijadwalkan berlangsung pada tanggal 21 Juli 2025 secara daring/online. Kegiatan tersebut menandai dimulainya operasional 103 Koperasi percontohan berbadan hukum di seluruh Indonesia, termasuk Kopdes/Kel Merah Putih Kampung Nuar Maju, Kecamatan Buay Bahuga yang ditetapkan sebagai salah satu pilot project.
Pemerintah Kabupaten Way Kanan terus melakukan persiapan secara komprehensif dan terintegrasi, baik dari sisi kelembagaan, pemberdayaan masyarakat, kesiapan insfrastruktur digital, maupun penguatan sinergi lintas sektor. Rapat ini juga menjadi forum evaluasi dan sinkronisasi tugas antar perangkat daerah gua memastikan seluruh aspek pendukung operasional Kopdes Merah Putih di wilayah Kabupaten Way Kanan berjalan optimal sesuai dengan pedoman nasional.
Dalam arahannya, Pj. Sekda Arie Anthony menekankan bahwa peluncuran ini harus dimaknai sebagai momentum awal transformasi ekonomi kerakyatan di tingkat desa dan kelurahan, sehingga seluruh perangkat daerah yang terlibat harus mengawal setiap tahapan persiapan secara maksimal. Dirinya juga menyampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten Way Kanan berkomitmen untuk mendukung penuh suksesnya peluncuran Kopdes/Kel Merah Putih sebagai bagian dari kontribusi daerah dalam membangun sistem ekonomi kerakyatan yang tangguh, inklusif, dan berkelanjutan.
Perlu diketahui, pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih telah selesai dengan jumlah 80.000 lebih Koperasi. Sementara, dalam peluncuran pada tanggal 21 Juli 2025 mendatang, Pemerintah akan merilis 103 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih percontohan, termasuk salah satunya Kopdes Merah Putih Kampung Nuar Maju Kecamatan Buay Bahuga. Dimana 103 unit awal ini telah berbadan hukum dan akan diperkenalkan serentak secara daring/online. Langkah ini diharapkan menjadi dasar replika sistem ekonomi kerakyatan ke ribuan wilayah lainnya di Indonesia.
Turut hadir dalam rapat tersebut, Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra, Asisten Bidang Perekonomian dan Keuangan, Kepala/unsur Dinas Koperasi dan UKM, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung, Dinas Kesehatan, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Peternakan, Dinas Perhubungan, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja, dan Bagian Umum Setdakab.
