Bandar Lampung – Dewan Pimpinan Wilayah **Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Provinsi Lampung resmi menandatangani nota kesepahaman (MoU) dengan Bank Sampah Emak.id, Jumat (16/1/2026). Kerja sama ini menandai PKS Lampung sebagai partai politik pertama di Provinsi Lampung yang secara kelembagaan menjalin kolaborasi dengan bank sampah induk terbesar di daerah tersebut.
MoU ini menjadi bagian dari komitmen PKS Lampung dalam membangun gerakan peduli lingkungan dan pengelolaan sampah terpadu, dimulai dari internal partai hingga menjangkau masyarakat luas. Isu lingkungan, khususnya persoalan sampah, dinilai sebagai isu strategis nasional yang membutuhkan peran aktif seluruh elemen, termasuk partai politik.
Ketua DPW PKS Lampung, Ade Utami Ibnu, menegaskan bahwa PKS tidak hanya mendorong lahirnya regulasi yang berpihak pada lingkungan, tetapi juga mengambil peran nyata sebagai pelaku dalam pengelolaan sampah.
“Persoalan sampah bukan hanya isu teknis, tetapi isu peradaban. Karena itu, PKS berkomitmen memberi teladan dengan terlibat langsung, membangun budaya baik dalam pengelolaan lingkungan,” ujarnya.
Ia menjelaskan, secara nasional Presiden PKS telah menetapkan Bidang Energi, Lingkungan Hidup, dan Perubahan Iklim (BELHPI) sebagai bidang khusus yang bertugas menciptakan serta mengawal tumbuhnya budaya peduli lingkungan, baik di internal PKS maupun di tengah masyarakat.
Sebagai langkah konkret di daerah, PKS Lampung akan melibatkan lebih dari 2.000 kader PKS se-Lampung untuk ikut terlibat aktif mendukung gerakan pengelolaan sampah terpadu di lingkungan tempat tinggal masing-masing kader.
“Kami ingin gerakan ini dimulai dari kader, keluarga, dan lingkungan sekitar, sehingga memberi dampak nyata dan berkelanjutan bagi masyarakat Lampung,” tambah Ade.
Sementara itu, Founder Bank Sampah Emak.id, Agus Solihin, menyampaikan apresiasi atas langkah PKS Lampung yang membuka ruang kolaborasi dengan partai politik dalam isu lingkungan.
“Pengelolaan sampah tidak bisa hanya dibebankan kepada Dinas Lingkungan Hidup atau petugas pengangkut sampah. Ini adalah tanggung jawab semua pihak, termasuk partai politik, baik secara personal maupun kelembagaan,” kata Agus.
Menurutnya, keterlibatan partai politik secara aktif akan mempercepat terbentuknya sistem dan kebiasaan baik dalam pengelolaan sampah di masyarakat.
“Jika semua elemen bergerak bersama, maka cita-cita Lampung menjadi provinsi dengan pengelolaan sampah terbaik bukan sekadar wacana, tetapi dapat diwujudkan secara bertahap dan berkelanjutan,” pungkasnya.
Melalui kerja sama ini, PKS Lampung menegaskan komitmennya untuk terus menghadirkan kerja-kerja politik yang solutif, memberi teladan, serta berorientasi pada keberlanjutan lingkungan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat Provinsi Lampung.
