IRONIS, disaat BGN (Badan Gizi Nasional) dan pihak terkait sedang melakukan pembenahan pelaksanaan MBG (Makan Bergizi Gratis), termasuk meliburkan dapur selama libur sekolah, pihak yang merespon paling gerah justru datang dari kalangan SPPG (Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi).
Sikap penolakan keras disampaikan Gabungan Pengusaha Makan Bergizi Indonesia (GAPEMBI). Mereka keberatan MBG dihentikan meskipun sementara. Alasannya banyak.
Selain mengeluhkan nasib relawan dapur MBG yang peroleh insentif harian dan terpaksa kehilangan pencarian, sampai keluhan pihak SPPG yang mengaku kebingungan membayar cicilan kredit ke bank yang sebelumnya mereka pinjam untuk modal membangun dapur.
Menyikapi hal tersebut Komisioner Sekber (Sekretariat Bersama) Media Siber Provinsi Lampung, Ahmad Novriwan, menyatakan keprihatinannya.
“Saya prihatin terhadap para pengusaha dapur MBG yang hanya memikirkan kepentingan bisnis semata. Kondisi MBG sekarang kan sedang nggak baik-baik saja. Perlu evaluasi dan pembenahan di sana-sini. Anehnya, bos-bos pemilik dapur itu seperti nggak peka. Mereka tetap menuntut diperlakukan istimewa. Minta jatahnya dikirimkan terus-terusan,” sergah Novriwan, Senin, (22 Juni 2026).
Mungkin, sambungnya, para pemilik SPPG itu sudah terbiasa dienakkan oleh keberadaan MBG. “Jadi pas libur sebentar aja sudah nggak terima,” tukasnya.
Novriwan juga mengingatkan, Gapembi Provinsi Lampung baru dilantik pada 19 Mei 2026 lalu dan turut dihadiri Gubernur Rahmat Mirzani Djausal.
Dia juga menambahkan, pada hari Senin (22 Juni 2026) ini Gubernur Mirza juga menghadiri pengukuhan Pengurus Asosiasi Pengusaha dan Pengelola Dapur Makan Bergizi Gratis Indonesia (APPMBGI) Provinsi Lampung.
“GAPEMBI dan APPMBGI itu sama. Isinya para pengusaha dapur MBG,” kata Novriwan.
Khusus terkait APPMBGI Lampung, wartawan senior ini mengaku heran, sebab berdasarkan website dan akun medsos resmi APPMBGI Pusat menyatakan, bahwa Ketua DPDP APPMBGI Lampung adalah Putri Nilam Suri Djausal.
Nilam disebutkan menerima SK dari Ketua Umum DPP APPMBGI, Abdul Rivai Ras, di Amanaia Menteng, Selasa (24 Februari 2026) sekitar pukul 16.00 WIB.
“Tapi pagi yang dikukuhkan sebagai Ketua Dewan Pengurus Provinsi APPMBGI Lampung adalah Dr.Gandhi Liyorba Indra. Kami di Sekber Pemantau MBG Lampung sebenarnya juga ingin tahu alasan terjadinya perubahan itu,” ungkap Novriwan.
Sekber Dukung Kajati Lampung Aktif Awasi MBG
Sementara Komisioner Sekber, Donny Irawan, menyambut baik statemen Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Lampung, Danang Suryo Wibowo, yang akan menindak tegas pelaksana MBG yang tidak sesuai juknis.
“Kami di Sekber Pemantau MBG sangat mendukung sikap Kajati Pak Danang. Sudah waktunya pelaksanaan MBG diawasi secara ketat. Selama ini pelaksanaannya terkesan menutup diri dari pihak luar. Akhirnya seperti yang kita ketahui bersama MBG abis-abisan dikorupsi,” terangnya.
Donny juga mensinyalir dampak modus operandi praktik kotor para mantan petinggi BGN yang kini sudah ditahan juga turut mengimbas ke Lampung. Khususnya terkait praktik jual-beli titik SPPG.
“Kita menduga kaki tangan Dadan Hindayana juga ada jejaknya di MBG Lampung,” katanya.
Sedangkan Komisioner lain Sekber Pemantau MBG Lampung, Hendri Std, lebih menyoroti pada peranan MBG dalam menciptakan ekosistem ekonomi lokal, khususnya bagi warga pedesaan di Lampung.
“Kita sudah lihat pengukuhan GAPEMBI dan APPMBGI selalu dihadiri Gubernur. Relasi itu kiranya bisa dimanfaatkan Pemprov Lampung mengarahkan para pemilik SPPG untuk mewujudkan terbentuknya ekosistem ekonomi lokal,” katanya.
Hendri memandang tetap harus ada intervensi pemerintah daerah. Mengingat MBG merupakan salah satu program strategis nasional.
“Itu kalau semua pihak memang mau serius memberdayakan ekonomi lokal. Itu semua perlu dikonkritkan. Jadi tidak melulu hanya sebatas narasi,” pungkasnya.(*)
