BANDAR LAMPUNG – Sekretaris Komisi V DPRD Provinsi Lampung Elly Wahyuni mengapresiasi capaian Pemerintah Provinsi Lampung yang meraih predikat kualitas tertinggi dalam penilaian maladministrasi pelayanan publik tahun 2025 dari Ombudsman RI.
Elly menilai capaian tersebut menunjukkan keseriusan Pemprov Lampung dalam menghadirkan layanan publik yang semakin baik dan inovatif bagi masyarakat.
“Alhamdulillah, sejak Pemprov Lampung dipimpin Gubernur Mirza dan Wakil Gubernur Jihan, seluruh OPD berlomba-lomba menghadirkan pelayanan terbaik untuk masyarakat,” ujar Elly, Kamis (29/1/2026).
Menurutnya, berbagai inovasi pelayanan publik yang lahir dari OPD tidak terlepas dari arahan dan komitmen pimpinan daerah dalam mendorong reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas layanan.
Ia mencontohkan sejumlah inovasi yang telah dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat, seperti kehadiran aplikasi Lampung In serta layanan pembayaran pajak kendaraan bermotor secara non-tunai.
Meski demikian, Elly yang juga Bendahara DPD Partai Gerindra Lampung berharap capaian tersebut tidak berhenti pada penghargaan semata, melainkan dapat terus dipertahankan dan ditingkatkan.
“Prestasi ini harus menjadi motivasi agar kualitas pelayanan publik di Lampung semakin baik dan merata,” ujarnya.
Sebelumnya, Pemerintah Provinsi Lampung menerima predikat kualitas tertinggi dalam penilaian pencegahan maladministrasi pelayanan publik tahun 2025 berdasarkan opini Ombudsman RI. Penghargaan tersebut diterima langsung Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela, didampingi Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Marindo Kurniawan, di Jakarta, Kamis (29/1/2026).
Sekdaprov Lampung Marindo Kurniawan menyampaikan apresiasi atas penilaian yang diberikan Ombudsman RI. Menurutnya, penghargaan tersebut merupakan hasil kerja kolektif seluruh perangkat daerah dan aparatur yang berkomitmen memperbaiki tata kelola pemerintahan serta meningkatkan kepatuhan terhadap standar pelayanan.
“Kami menyadari capaian ini bukan tujuan akhir, melainkan motivasi untuk terus berbenah dan menempatkan kepentingan serta kepercayaan masyarakat sebagai prioritas utama,” pungkasnya.
